maps

Pendaftaran

Silahkan klik untuk mendaftar, sebelum melakukan pemesanan.

Pemesanan

Silahkan klik untuk memesan produk yang dibutuhkan.

Sejarah

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dengan mewujudkan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa melalui pengembangan pemanfaatan teknologi dirgantara. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat yang menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, sampai saat ini Lapan terus bekerja keras dalam meningkatkan kemajuan penguasaan teknologi dirgantara nasional demi kesejahteraan masyarakat.

Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai engine of tomorrow menimbulkan semangat tersendiri bagi Lapan dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dari berbagai instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui tugas yang ditetapkan oleh pemerintah, Lapan telah berhasil melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dirgantara berikut pemanfaatannya dalam bidang peningkatan kapasitas penguasaan teknologi satelit kecil dan Stasiun Bumi yang telah berhasil menyelesaikan desain satelit mikro generasi II. Lapan juga melakukan peningkatan kapasitas penguasaan teknologi roket balistik dan kendali melalui penguatan penelitian, rekayasa dan rancang bangun teknologi sistem wahana dirgantara.

Bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya, Lapan merancang dan mengembangkan roket dengan ukuran 122 mm untuk keperluan pertahanan keamanan. Lapan juga telah memproduksi Amonium Perkhlorat (AP) dan Hydroxy Terminated Polybutadiene (HTPB) untuk membangun kemandirian dalam produksi bahan baku propelan. Pengembangan SKEA hybrid system (panel surya dan turbin angin) dalam bidang optimalisasi hasil kemajuan spin off teknologi dirgantara telah dilakukan Lapan. Selain itu, Lapan juga telah berhasil mengembangkan berbagai instrumen seperti anemometer (pengukur potensi kecepatan angin), AWS (Automatic Weather Station), dan Tide gauge (alat pengukur pasang surut air laut). Dalam upayanya meningkatkan penguasaan sains atmosfer dan antariksa, Lapan telah mengembangkan sistem informasi untuk dapat memantau kondisi satelit-satelit Indonesia dan membuat simulasi kemungkinan terjadinya tumbukan antara sampah antariksa (orbital debris) dengan satelit-satelit Indonesia. Sebagai Lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyediakan data dan informasi penginderaan jauh, Lapan telah melakukan optimalisasi dalam meningkatkan penguasaan teknologi penginderaan jauh berupa penguasaan teknologi sensor, akuisisi dan sistem Stasiun Bumi, serta pengembangan perangkat lunak open source untuk pengolahan data.

Tugas dan fungsi Lapan dalam menyediakan data dan informasi penginderaan jauh satelit ini juga didukung dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Instruksi Presiden tersebut memberikan kepastian hukum kepada para pengguna data penginderaan jauh di lingkungan instansi pemerintah dalam hal pengadaan data penginderaan jauh satelit resolusi tinggi. Selain itu Lapan juga memberikan pembinaan pemanfaatan data penginderaan jauh melalui pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis (bimtek) kepada pengguna di berbagai sektor. Saat ini Lapan juga sedang fokus menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan untuk dapat melindungi kepentingan nasional dalam pemanfaatan antariksa.

Lapan merupakan lembaga pemerintah yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Lapan memilki komitmen untuk terus mengembangkan hasil litbang melalui pelayanan satu pintu (one gate policy) sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Satu di antara upaya-upaya Lapan dalam meningkatkan pembangunan kedirgantaraan adalah dengan mengoptimalkan jasa pelayanan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Untuk itu melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008 dibentuklah Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) di Lapan yang merupakan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Agar dapat menjalankan komitmen tersebut, Lapan membuat kebijakan mengenai pelayanan satu pintu (one gate policy) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Lapan Nomor: PER/105/IV/2008, di mana kebijakan ini merupakan perintah yang harus dijalankan oleh Pusfatekgan sebagai BLU Lapan dengan status penuh.

Pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/ jasa. Namun demikian Pusfatekgan tetap dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penyusunan anggarannya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal dan andal kepada masyarakat, aktivitas pelayanan Pusfatekgan didukung oleh kebijakan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

maps

Pendaftaran

Silahkan klik untuk mendaftar, sebelum melakukan pemesanan.

Pemesanan

Silahkan klik untuk memesan produk yang dibutuhkan.